Jakarta – Pemerintah berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang ilegal senilai Rp 3,7 triliun selama 100 hari pertama pemerintahan Presiden Indonesia Prabowo Subianto.
Penindakan tersebut dilakukan dalam operasi terpadu di lingkungan Kantor Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan Kemenkopolkam, bekerja sama dengan Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, Bakamla, Polri, TNI, Kejaksaan Agung. . , Kementerian Perdagangan dan Kementerian Kelautan. dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Badan Karantina Indonesia dan dukungan masyarakat.
“Upaya ini “Hasil kerja keras semua pihak terkait, baik aparat penegak hukum maupun masyarakat yang berperan aktif melaporkan kegiatan yang mencurigakan,” kata Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/10). diambil di Jakarta. . , Sabtu.
Pemerintah, katanya, akan terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum agar tidak ada celah bagi pengedar narkoba.
“Mencegah masuknya barang impor ilegal yang merugikan industri dalam negeri “Pemerintah melalui sinergi berbagai lembaga terus berupaya keras mencegah masuknya barang impor ke pasar dalam negeri,” ujarnya.
Barang-barang yang berhasil disita meliputi berbagai jenis. Misalnya rokok ilegal, produk elektronik, kosmetik, benih lobster, minuman beralkohol, dan barang-barang lainnya.
Selain pengumpulan barang bukti, operasi terpadu tersebut juga berhasil membongkar jaringan penyelundupan besar-besaran yang melibatkan sebuah sindikat. internasional. Setidaknya 552 orang yang terlibat dalam jaringan tersebut telah ditempatkan di bawah pengawasan yudisial.
Ia menambahkan, pemerintah juga akan terus memperkuat kerja sama dengan negara tetangga guna memberantas penyelundupan lintas batas, termasuk dengan meningkatkan kapasitas teknologi pengawasan di perbatasan dan pelabuhan.
Masyarakat, lanjutnya, juga diminta mendukung upaya pencegahan penyelundupan dengan tidak membeli barang. ilegal, yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan pengguna, dan juga berkontribusi terhadap kerugian negara.
“Sinergi antarlembaga, penerapan teknologi mutakhir, dan kesadaran masyarakat diharapkan dapat semakin memperkecil ruang gerak para pelaku penyelundupan, sehingga mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.