Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan World Wildlife Fund (WWF) Indonesia dalam upaya mengurangi perdagangan spesies laut yang dilindungi dan terancam punah yang terdaftar dalam Appendix CITES.
Pung Nugroho Saksono (Ipunk), yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, mengonfirmasi bahwa ada beberapa rencana aksi yang akan dilaksanakan bersama WWF untuk melindungi sumber daya laut dan perikanan.
“Memang, kami melihat ada peluang kolaborasi baru dengan WWF untuk melestarikan sumber daya perikanan, terutama untuk spesies laut yang terancam dan dilindungi,” ujar tvtogel Ipunk saat dikonfirmasi di Jakarta pada hari Rabu.
Dia menjelaskan bahwa kolaborasi ini tidak akan terbatas pada pertukaran data. Kerjasama juga akan melibatkan tindakan bersama dengan Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K) di Unit Pelaksana Teknis Ditjen PSKDP untuk pengawasan area konservasi dan sumber daya perikanan.
“Kerjasama dalam melacak metode perdagangan spesies yang dilindungi melalui e-commerce dengan mendalami intelijen sumber terbuka juga sangat penting,” tambah Ipunk. Ipunk menekankan bahwa WWF perlu mempertimbangkan beberapa prioritas yang telah ditetapkan oleh Ditjen PSDKP dalam rencana aksi, seperti meningkatkan kemampuan dan sertifikasi penegak hukum, program PSDKP Mengajar untuk anak-anak sekolah dasar, serta penguatan fungsi Command Center sebagai alat pengawasan untuk penangkapan ikan secara ilegal (IUU fishing).
Sementara itu, Imam Musthofa Zainudin, Direktur Program Kelautan dan Perikanan WWF Indonesia, dalam pertemuan tentang kerja sama dengan Ditjen PSDKP, menjelaskan bahwa beberapa rencana aksi telah disusun.
Rencana-rencana tersebut termasuk dukungan untuk memberantas perdagangan spesies laut yang terancam punah (Appendix CITES), dukungan dalam pemberantasan IUU fishing melibatkan komunitas, masyarakat, dan pengusaha, serta pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas).
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyatakan komitmennya untuk meningkatkan pengawasan atas sumber daya laut dan perikanan melalui kerjasama dengan berbagai pihak dan masyarakat demi mencapai tujuan Ekonomi Biru.
